Sejak tahun 1997 krisis ekonomi global melanda Indonesia, mengakibatkan nilai rupiah melemah, harga-harga barang naik, banyak perusahaan yang guling tikar akibatnya banyak buruh yang di PHK. Dampak ini juga secara langsung juga di rasakan oleh mahasiswa.
Dari kondisi ini , aksi-aksi mahasiswa mulai marak kembali dengan tuntutan ekonomis, seperti turunkan harga barang,dll.
Krisis ekonomi yang semakin memuncak, usaha-usaha organisasi-organisasi progresif untuk menarik isu dari kesadaraan ekonomis menjadi menjadi kesadaran politik mulai berhasil. Aksi-aksi mahasiswa mulai berhasil mulai meneriakkan tuntutan politik, meminta Soeharto mundur. Ini merupakan Sejarah maju dalam gerakan mahasiswa di Indonesia.
Dalam kurun waktu awal Februari sampai mei 1998, secara kuantitatif dan kualitatif gerakan mahasiswa naik secara drastis, dengan tuntutan yang sudah politis. Hampir seluruh universitas di seluruh indonesia melakukan aksi dengan tuntutan yang sama “ Sorehato harus lengser”.
Peristiwa yang paling tragis terjadi tanggal 12 Mei 1998 ketika terjadi aksi di Universitas Trisakti, jakarta, 6 mahasiswa gugur di terjang peluru militer.
Proses politik “ Reformasi 1998” yang terjadi di Indonesia membuka ruang-ruang demokarasi di seluruh wilayah menimbulkan gerakan perlawan untuk menuntut keadilan di Tanah Papua menguat.
Secara garis besar Tingkatan perlawanan rakyat Papua sebenarnya sudah terjadi di era kolonialisasi tahun 1500-an hingga saat ini.
Reformasi tahun 1998 memicu terbentuknya gerakan Mahasiswa Papua yang awalnya dikenal dengan Aliansi Mahasiswa Papua ( AMP) yang cuma melakukakan satu kali aksi pada tanggal 20 Juli 1998. Namun dalam melakukan program kerjanya belum adanya pemahaman gerakan progresif yang sama antara organ-organ yang tergabung sehingga AMP menjadi stagnan dan vakum namun organ-organ di tingkatan kota tetap melakukan kerja-kerja konsolidasi . Kondisi ini tidak sejalan dengan semangat perlawanan yang di lakukakan oleh rakyat Papua pada bulan Juli –Desember 1998.
Semangat perlawanan juga muncul di tingkatan elit-elit Papua sehingga pada tanggal 26 februari 1999, elit-elit Papua pimpinan Thom Beanal yang dikenal dengan TIM 100 menemui Presiden B.J.Habibie untuk menyampaikan aspirasi rakyat Papua tentang “Kemerdekaan Secara Politik bagi Rakyat Bangsa Papua”.
Dengan kekuatan rakyat Papua gerakan elit-elit Politik Papua melakukakan konsolidasi Nasional “kongres Rakyat Papua II” pada tanggal 29 Mei – 4 Juni 2000 memunculkan organisasi Politik rakyat yang di kenal dengan Presidium Dewan Papua yang di pimpin oleh Theys Hiyo Elluay.
Akibat kevakuman AMP Konsolidasi dan Kekuatan perlawan Mahasiswa Papua dari tahun 1999 – 2000 hanya terjadi di kota-kota seperti, Yogyakarta, Semarang, Salatiga, solo, Bandung, Surabaya, Bali, Sulawesi (Makasar, manado), dan di Papua.
Dengan menggunakan Moment Sejarah Papua, Pada tanggal 1 Desember 2000 bersama kekuatan rakyat ( PDP dan Mahasiswa) sepakat untuk melakukan Aksi damai di seluruh wilayah Papua. Hal yang sama juga dilakukan oleh Mahasiswa papua SeJawa-Bali dengan menggunakan Nama Front Nasional Mahasiswa Papua (FNMP) dengan isue Aksi “ Memperingati 39 tahun kemedekaan Papua dan Jadikan Zona Damai Di Papua” dengan isue turunan , Tinjau ulang PEPERA 1969, Tarik Militer dari Papua, yang di ikuti oleh ± 800 massa dengan sasaran aksi Di Kedutaan Besar Belanda dan Amerika Serikat. Aksi yang berujung bentrok ini dilakukan secara brutal oleh aparat keamanan (TNI/POLRI) dengan menggunakan tembakan senjata dan gas air mata, mengakibatkan 1 orang terkena tembakan peluru dan 4 mahasiswa di tangkap antara lain Mathius Rmbrapuk (salatiga), Hans Gobay (solo), Laun Wenda (Bandung), Joseph Wenda (Jakarta) dengan tuduhan Makar dan Penghinaan kepada Negara serta Mengganggu Ketertiban Umum
Setelah panangkapan ke-4 Mahasiswa , FNMP bersama Intitut Sosial Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta membentuk Tim Advokasi Papua (TIVA PAPUA ) untuk mendampingi proses hukum.
Untuk melakukan konsolidasi yang maksimal maka pada tanggal 13 Januari 2001 di semarang FNMP melakukan konsolidasi pimpinan-pimpinan sehingga Pengurus Harian terbentuk saat itu dan sebagai Ketua Denny Felle dari utusan Gerakan Mahasiswa Papua Radikal ( GEMPAR) – Yogyakarta dan sebagai Sekretaris Jenderal Petrus Tekege dari utusan Jaringan Independent untuk Aksi Kejora (JIAJORA) – Semarang serta pengurus-pengurus kota,antara lain Semarang, Bandung, Salatiga, Yogyakarta, Surabaya, Malang dan Bali Dengan melakukan tiga Program mendesak antara lain:
- Memback-up proses Advokasi ke empat Mahasiswa Papua di tahan di Polda Metro Jaya yang kemudian di Pindahkan Ke Rutan. Salemba.
- Melakukan kerja–kerja Jaringan baik di tingkatan Nasional maupun Interanasional
- Mengkonsolidasikan kekuatan gerakan Mahasiswa Papua di tingkatan kota-kota studi baik di Jawa-Bali, Sulawesi dan Papua.
Tiga program Mendesak ini berjalan hingga pada tanggal 7 Agustus 2001, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bebas Bersyarat kepada ke-4 Mahasiswa Papua.
Untuk melakukan kerja-kerja yang lebih terukur dan maksimal maka pada tanggal 15-16 september 2002 FNMP melakukan konsolidasi pimpinan-pimpinan organisasi melalui konfrensi II di Surabaya dan mengangkat Hendrik Sorondanya sebagai ketua dengan melanjutkan program mendesak yang sudaha ada seperti; Melakukan kerja–kerja Jaringan baik di tingkatan Nasional maupun Interanasional maupun Mengkonsolidasikan kekuatan gerakan Mahasiswa Papua di tingkatan kota-kota studi baik di Jawa-Bali, Sulawesi dan Papua.
KONSOLIDASI WILAYAH PAPUA
Dalam rangka mensosialisasikan upaya FNMP untuk melakukan penyatuan Organ-Organ Gerakan di Jawa-Bali, Sulawesi dan Papua. Maka di papua telah dilakukan 3 kali pertemuan dengan beberapa organ di Jayapura seperti SONAMAPA, FKNMPB, dan FSMP maka pada tanggal 13 Februari 2005 di Teras FISIP UNCEN disepakati dan telah di bentuk Panitia untuk wilayah Papua dalam rangka menjalankan kerja-kerja menuju Kongres FNMP. Organ-organ tersebut telah menyatakan kesiapannya untuk melakukan penyatuan dengan FNMP.
Dari tahapan konsolidasi tersebut terbentuklah Front Persatuan Mahasiwa Pemuda Demokratik Papua Barat (FPMDPB) Didirikan sesuai Kesepakatan Bersama dalam Pra Kongres Mahasiswa Wilayah Papua tanggal 10 April 2005 bertempat di HOLTE KAMP Jayapura yang melibatkat masing – masing Perwakilan Organisasi Gerakan maupun Sosial Mahasiswa Wilayah dan kota di Papua Barat antara lain : FSMP, FKMP, FORGAPEMAKO, FKMNPB, PARLEMEN JALANAN, SONAMAPA, FMKB, FNMP dan DEHALING dengan dasar pelaksanaan Konsolidasi seluruh gerakan mahasiswa untuk Rakyat Papua Barat , Berdasarkan :
· Filosofi tokoh Budayawan Papua dan tanggapan seorang Arnold C. Ap tentang pentingnya suatu Persatuan Gerakan Rakyat yang meliputi : Mahasiswa dan Pemuda sebagai Tulang Punggung Bangsa dan Rakyat Papua.
· Situasi Lokal, Nasional dan Internasional sebagai Bergening Global.
· Hasil Pertemuan tanggal 18 Agustus 2004 tentang Penyatuan Elemen – Elemen Gerakan Mahasiswa secara Nasional.
· Hasil Pertemuan MALINO Ujung Pandang pada Bulan Agustus 2004 tentang Peleburan seluruh Organisasi Gerakan Mahasiswa kedalam 1 (satu) wadah Organisasi.
· Hasil diskusi pasca Pertemuan Dewan Adat Papua Region ASIA tentang Perlu Adanya Penyatuan mesin – mesin Politik elemen Gerakan Mahasiswa Papua.
FPMPDPB memiliki beberapa Program Prioritas Organisasi , antara Lain : Konsolidasi Mahasiswa Gerakan Politik maupun Sosial (Ikatan – Ikatan Mahasiswa) yang merupakan Komponen yang tidak dapat terpisahkan dari pada Perjuangan Rakyat dan Konsolidasi Nasional Kekuatan Rakyat Semesta yang meliputi : Buruh, Tani, Nelayan dan Birokrasi untuk menjawab tantangan masa depan generasi diPapua Barat.
PEMBENTUKAN FRONT PERSATUAN PERJUANGAN RAKYAT PAPUA BARAT
( FRONT PEPERA PB)
Front Pepera dibentuk sebagai langkah taktis untuk mempersatukan elemen gerakan yang ada di Papua Barat baik ormas maupun elemen mahasiswa dalam mengusung isu-isu di Papua. Kemudian belajar dari pengalaman aksi massa waktu pengembalian otsus tanggal 12 Agustus 2005 (potensi perlawanan melumpuhkan kota) maka pasca tanggal 12 Agustus 2005, pada tanggal 25 Agustus 2005, bertempat di Aula STFT Fajar Timur, telah diadakan sebuah diskusi kritis, yang pembicaranya antara lain Tuan Leonard Imbiri (Sekertaris Umum DAP), Tuan Forkorus Yaboisembut (Ketua Dewan Adat MAMTA), Tuan Agus Alua (Wakil Sekjen PDP) yang menhasilkan beberapa rekomendasi, antara lain: tentang nama front dan pada payung mana front ini bernaung, apakah PDP atau OPM ataukah Independen? Dua rekomendasi yang memang sedang kita pertimbangkan dan pasti akan diputuskan didalam konfrensi antar organisasi untuk mendeklarasikan front ini.
Pada akhir diskusi telah ditunjuk beberapa orang, mewakili organisasi masing-masing, yang akan menjadi tim kerja untuk melaksanakan tugas-tugas terkait persiapan deklarasi front politik taktis ini.
Organisasi yang telah sepakat untuk meneruskan proses pembentukan front ini adalah:
1. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)
2. Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka (DeMMaK)
3. Dewan Adat Mamberamo-Tami (MAMTA)
4. Front Nasional Mahasiswa Papua (FNMP)
5. Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia (AMPTPI)
6. Koalisi Perjuangan Hak-hak Asazi Sipil Rakyat Papua
7. Parlemen Jalanan
8. Aliansi Perempuan Papua (APP Mamta)
9. Komite Mahasiswa Papua (KMP)
10. Front Persatuan Pemuda Mahasiswa Demokratik Papua Barat (FPMDPB)
11. Solidaritas Perempuan Papua (SPP) *masih dalam konfirmasi.
Masing-masing telah mengutuskan tiga orang wakilnya untuk duduk dalam Komite Persiapan Pembentukan Front (KPPF) Persatuan Perjuangan Rakyat (PEPERA) Papua Barat, atau disingkat KPPF PEPERA Papua Barat.
JARINGAN KERJASAMA
Pada tahun 2002 FNMP bekerjasama dengan Perbantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI-Jakarta) untuk melakukan investigasi dan melakukan advokasi non litigasi dan litigasi terhadap korban Pelanggaran HAM Berat oleh Negara di Abepura – Jayapura yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2000. Dari sekian banyak Kasus Pelanggaran HAM Berat di Papua, kasus abepura yang di akui oleh Negara RI.
Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Papua, sebenarnya berakar pada usaha menuntut keadilan baik ekonomi, politik, sosial dan budaya yang menjadi hak dasar masyarakat Papua yang hingga kini tak pernah dipenuhi oleh negara, yang diakui bagian dari NKRI. Kewajiban dasar dalam memenuhi setiap Hak Asasi Waga adalah hadirnya sebuah Negara. Karenaitu, jika Negara tidak mampu menjalankan kewajibannya maka negara telah kehilangan eksistensinya.
Kasus Abepura 7 Desember 2000 adalah akibat dari peristiwa pengibaran bendera Bintang Kejora dibeberapa tempat di Papua, yang merupakan protes atas ketidakadilan dan tuntutan penyelesaiaan kasus-kasus Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Ternyata proses penyelesaian gejolak di Papua oleh pemerintah RI dengan cara-cara militeristik dan stigmanisasi gerakan separatis.
Pola kebijakan serta penangan aksi-aksi yang sama juga terjadi pada peristiwa lain sebelum kasus abepura, seperti peristiwa di Biak (6 Juli 1998), Sorong (5 Juli 1999), Timika ( 2 Desember 1999), Merauke (16 Februari 2000), Nabire (28 Februari – 4 Maret 2000), Sorong ( 27 Juli dan 22 Agustus 2000). Hal Ini membuktikan bahwa militer (TNI/POLRI) masih menggunakan cara-cara kekerasan untuk melakukan penembakan, penangkapan, penahanan dan penyiksaan kepada masyarakat sipil yang melakukan aksi protes terhadap ketidakadilan di negeri ini.
Kerjasama FNMP dan PBHI untuk kasus Abepura ( Tahun 2002-2005) antara lain :
· Melakukan kampanye Politik
· Monitoring Proses Peradilan
· Melakukan lobi-lobi politik kepada pihak pemerintah
· Melakukan pengorganisiran korban
· Membentuk jaringan kerja antar Jayapura, Makasar, Jawa-bali(Jakarta) sebagai kota-kota yang strategis.
Acuan kegiatan yang dilakukan oleh
Ø Pada tanggal 6 April 2002 di Jakarta membentuk Solidaritas Mahasiswa (Indonesia) untuk Kemanusiaan di Papua (FNMP, PBHI, KM Univ Islam Negeri syahid, KM Univ.kristen Indonesia, KM. Univ Mpu Tantular, JPIC OFM Jakarta, RSCJ) dengan program memperjuangkan Penegakan Nilai-nilai Kemanusiaan Di Papua.
Ø Pada tanggal 8 April 2002, Solidaritas Mahasiswa untuk Kemanusiaan, melakukan tekanan melalui Konfrensi pers untuk mendesak KeJaksaan Agung untuk segera menyelesaikan penyidikan peristiwa Abepura, Organisasi lain yang terlibat antara lain; YLBHI, KONTRAS, LBH Jakarta dan Papua, ELSAM Jakarta, ELSHAM Papua, ISAI, SKP Jayapura.
Ø Pada tanggal 2 September 2002, membentuk Koalisi Masyarakat Sipik untuk Kasus Abepura, koalisi itu terdiri dari, FNMP, PBHI, YLBHI, KONTRAS, LBH Jakarta dan Papua, ELSAM, ELSHAM Papua, SKP Jayapura, , JPIC OFM dan ISAI, Dengan program kerja antara lain : Melakukan kampanye Politik, Momnitoring Proses Peradialan, Melakukan lobi-lobi, melakukan pengorganisiran korban, Membentuk jaringan kerja antar Papua, Makasar, Jawa Bali (Jakarta). Sehingga Pada Tahun 2003 membentuk Koalisi yang sama di Jayapura yang terdiri dari, FNMP Papua, ELSHAM Papua, LBH Papua, ALDP, Kontars Papua, Sinode GKI, dan LP3AP. Ditahun yang sama membentuk Koalisi yang terdiri dari, FNMP Makasar/FDMPP, PBHI Makasar, LBHP2i, LBH Unjung pandang, MILL, KOPAL dan beberapa Advokad.
Ø Pada tanggal 14 April 2004, Solidaritas Mahasiswa Untuk Kemanusiaan di Papua, Melakukan Aksi di Kejaksaan Agung Jakarta, dengan tututan pemenuhan hak-hak korban dan pencabutan stigmanisasi opm dari korban abepura, Pemecatatan kedu Terdakwa, pencabutan pasal makar dari KHUP, dan membuka ruang-ruang demokrasi seluas-luasnyadi Papua serata menghentikan pengiriman militer ke Papua, Penarikan militer organik dan non organik.
Ø Pada tanggal 7 Mei 2004 bertepatan dengan sidang perdana kasus Abepura FNMP Makasar/FDMPP melakukan Aksi dengan tuntutan mendesak agar kasus Pelanggaran Ham yang Lain juga harus Di usut. Aksi dilakukan Mei-Juni 2004.
Ø Pada tanggal 30 Agustus, FNMP melakukan aksi nasional di Pengadilan makasar, perwakilan pimpinan-pimpinan kota’ ; Jakarta, Bandung, Semarang, Salatiga, Jogjakarta, surabaya, bali, makasar, manado, Papua ( Manokwari, sorong, jayapura) dengan tuntutan kedua terdakwa di non aktifkan dan di tahan, Tarik militer Non Organik dan organik dari papua, Hentikan Stigmanisasi OPM terhadap rakyat Papua dan Buka dialog Nasional dan Internasional.
Ø Pada Bulan September 2005, membentuk Solidaritas Papua untuk Kasus Abepura (SPUKA), dan melakukan aksi dengan 300-an massadan melakukan kogok makan sekitar 20 –an orang di halaman Gedung DPR Jayapura dengan tuntutan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada kedua terdakwa dan memberikan hak-hak korban. SPUKA adalah aliansi taktis yang terdiri dari 17 organisasi sipil diantaranya, FNMP,AMP, Parlemen Jalanan, Solidaritas Nasional Mahasiswa Papua (SONAMAPA), HMI Jayapura, Tim Kemanusiaan Papua, Forum Mahasiswa Amber (FMA), komunitas survivor Abepura, SKP Jayapura, JPIC Sinode GKI, PBHI, dan organ-organ lain.
Ø Saetelah Mendengar putusan hakim Bebas Bagi Kedua Terdakwa (9 September 2005), SPUKA mendorong terbentuknya SNUKA ( Solidaritas Nasional Untuk Kasus Abepura) terdiri dari 25 organisasi spil sebagai taktik perluasan aliansi untuk melakukan tekanan politik yang lebih kuat, sehingga pada tanggal 19 September 2005 menlakukan konfrensi Pers untuk “Mengutuk” putusan Hakim, dan membuat seruan terbuka kepada seluruh rakyat Papua untuk melakukan aksi Damai pada tanggal 22 September 2005.
Ø Pada tanggal 22 September 2005 sekitar 800-an massa melakukan aksi Protes ke DPR Papua dengan tuntutan agar segera membentuk komisi Yuducial uuntuk memeriksa para hakim damn mempercepat proses kasasi.. SNUKA terdiri dari PBHI, FNMP, AMP, Parlemen Jalanan, SONAMAPA, HMI Jayapura, Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah papua Se-Indonesia (AMPTPI), IMM Jayapura, Forum Mahaisswa Amber (FMA), Tim Kemanusiaan Papua (TKP), Komunitas Survivor Abepura, SKP Keuskupan Jayapura, JPIC Sinode GKI, ELSHAM Papua, LP3-AP, ALDP. KONTRAS Papua, Dewan Adat Papua (DAP), STT GKI I.S Keijne, STFT Fajar Timur, PMKRI Jayapura, GMKI Jayapura, Solidaritas Perempuan Papua dan Dewan Masyarakat Koteka (DEMAK)
Ø Sampai saat ini masih tetap melakukan kerjasama dengan PBHI untuk memback up semua kasus-kasus pelanggaran HAM yang Terjadi Di Papua, seperti kasus Pelanggaran HAM Berat Di Wasior dan Wamena.
Sampai saat ini FNMP melakukan konsolidasi untuk tingkatan gerakan demokratik di Papua Maupun gerakan demokratik di Indonesia.
Untuk gerakan demokratik di Papua, organ-organ yang terlibat antara lain : Presidium Dewan Papua, Dewan Adat Papua (DAP) dan Eelemen-elemen perjuangan Demokrasi di Tanah Papua..
Untuk gerakan Demokratik Di Indonesia FNMP melakukan konsololidasi bersama dalam bentuk aliansi-aliansi taktis, organ-organ yanng terlibat diantaranya; LMND, PRD, FNPBI, dan membentuk Solidaritas Aceh Papua (SAP) yang mempunyai program, Demiliterisasi di Aceh dan Papua, Membuka ruang Demokrasi di Aceh dan Papua, dan mendorong terjadinya dialog antar Pemerintah RI dan gerakan demokratik Di Aceh dan Papua.
ORGANISASI FRONT NASIONAL MAHASISWA DAN PEMUDA PAPUA
Kelemahan mendasar dari mayoritas gerakan demokratik di Papua adalah belum memiliki panduan ideologi untuk menilai perkembangan situasi politik, dan bagaimana menyikapinya. Sehingga bentuk respon yang tampak masih sebatas pada kepentingan-kepentingan spontan, yang meskipun sejauh ini masih terlihat berpihak pada kepentingan rakyat, namun rawan terhadap provokasi dan manipulasi dari pihak musuh—misalnya penyogokan, memoderasi, memecah-belah, khianat, dsb. Dinamika politik gerakan memang melahirkan beberapa kemajuan perlawanan, adanya aksi-aksi menuntut kesejahteraan di beberapa kota dll), dan ini merupakan catatan kemajuan tersendiri, meskipun masih kecil.
Situasi ekonomi-politik menyediakan syarat untuk peningkatan radikalisasi gerakan terhadap berbagai hal. Potensi-potensi tersebut sehubungan berikut:
- Buruh
Kehancuran industri akibat dari kenaikan harga minyak di Papua akan terus melahirkan PHK-PHK, kasus yang menarik saat ini adalah PHK massal dari sektor industri kayu di Papua seiring dengan maraknya kasus ilegal loging, maraknya kasus ilegal loging ini sesungguhnya adalah untuk menutupi kehancuran industri kayu nasional, Kehancuran ini dipicu oleh ekses oversuply komoditi sejenis di pasar dunia. Kelebihan produksi ini memaksa sebagian negara mengeluarkan peraturan-peraturan baru untuk melindungi produk dalam negerinya. Potensi perlawanan dari sektor ini menuntut untuk segera di konsolidasikan dalam organisasi-organisasi (dibuatkan organisasi) perlawanan Potensi ini kemungkinan masih akan terus berlanjut sepanjang tahun 2005. potensi untuk keterlibatan mereka sebenarnya berada di tingkat lokal, karena relatif lebih sering bersentuhan dengan kepentingan massa.
- Penduduk adat
Upaya penyatuan gerakan adat seringkali masih terbentur pada ketidaksamaan isu yang dianggap dapat menyatukan. Penyatuan isu mengenai penolakan terhadap agenda-agenda neoliberalisme sebenarnya sangat mungkin dilakukan, namun hal ini berbenturan dengan basis tradisional pengorganisasian gerakan penduduk adat yang lebih banyak berhubungan dengan persoalan perampasan tanah. Tuntutan utama mereka masih mengarah pada tuntutan merdeka. Dari yang sudah ditulis diatas jelas, bahwa persoalan tersingkirnya penduduk adat, penguasaan tanah oleh pendatang akibat dari rendahnya tenaga produktif penduduk adat, kalaupun mereka memiliki tanah yang luas akan tetapi tidak mampu di produksi (olah) karena masih rendahnya teknologi alat kerja dan kualitas manusianya, maka dalam sistem globalisasi/ pasar bebas saat ini, pada akhirnya mereka juga akan menjual tanah untuk bisa mendapatkan uang, karena untuk berobat mereka butuh uang, untuk menyekolahkan anak sampai universitas butuh uang sedang mereka tidak bekerja dan tidak mempunyai barang produksi yang bisa dijual, kalaupun ada pasti harganya sangat murah. Maka tuntutan terhadap prasyarat dasar dari peningkatan tenaga produktif ( seperti yang sudah terjelaskan diatas) yang utama/pertama dan yang paling fundamental yaitu pendidikan gratis dan kesehatan gratis, yang kedua adalah teknologi murah dan energi murah. Untuk dapat menjalankan dan mengembangkan teknologi maka yang utama adalah pendidikan dan kesehatan harus terjamin, tanpa itu sangat tidak mungkin mengharapkan kemajuan, kedua hal tersebut di atas harus di kampanyekan secara luas dan harus menjadi isu bersama di samping isu militerisme yaitu pembubaran lembaga teritorial TNI dan mengembalikan TNI ke barak serta meniadakan peran politik TNI di DPR RI (pencabutan Dwi Fungsi TNI), tanpa itu sangat tidak mungkin mengharapkan adanya penarikan militer dari Papua. Diikuti dengan propaganda pertanian kolektif dengan penerapan pertanian yang berteknologi massal.
- Mahasiswa
Fragmentasi gerakan mahasiswa masih menjadi masalah pokok dalam gerakan ini. Dalam pengalaman historisnya, penyatuan gerakan sampai taraf yang maksimal hanya muncul dalam momentum-momentum politik tertentu yang berpengaruh secara nasional. Terdapat potensi pada isu biaya pendidikan, meskipun belum menjadi isu pemersatu. Energi dari gerakan mahasiswa juga berpotensi menguat dari penerimaan mahasiswa baru, karena secara material mereka memiliki kebutuhan untuk mengenal dengan lebih jauh segala sesuatu yang berhubungan dengan politik dan gerakan.
- Kaum Miskin Kota/pengganguran
komunitas kaum miskin/penggangguran yang tinggal diperkotaan begitu kompleksnya. Namun cenderung mengarah pada persoalan yang sama. Ketiadaan infrastruktur dan rendahnya tenaga produktif di Papua menjadi faktor utama tidak berjalannya industrialisasi di Papua. Selanjutnya, dalam konteks kontemporer/sekarang posisi ini turut diisi oleh ketidakmampuan kapitalisme dalam menyerap tenaga kerja akibat dari PHK karena kehancuran industri (de-industrialisasi). Situasi krisis melahirkan semakin banyak jumlah penggangguran, dan mempertajam masalah-masalah sosial yang tidak sanggup diatasi oleh kapitalisme -sampai dengan sekarang hanya Pegawai Negeri, dampak dari pemekaran yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan -. Keadaan tersebut memaksa mereka mencari jalan keluar sendiri untuk bertahan hidup, yang tergantung kepada seberapa sanggup mereka dapat mencapainya. Konflik-konflik yang dihadapi oleh Kaum Miskin Kota adalah konflik yang khas lahir dari perkembangan ekonomi-sosial-politik perkotaan. Mulai dari masalah perumahan, lingkungan dan sanitasi, lapangan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan murah, pelacuran, pencurian-perampokan dan sejenisnya, Ditarik pada konteks gerakannya, massa kaum miskin kota yang berlawanan sampai dengan sekarang belum terorganisir (terorganisasikan). Hal yang menjadi catatan penting adalah bahwa kaum miskin kota adalah kelompok sosial yang paling sering dan paling dekat dalam interaksi dengan segala perkembangan politik, sehingga level kesadarannya relatif lebih maju dibandingkan dengan sektor rakyat lainnya (selain mahasiswa).
- LSM
Sejauh ini potensi LSM yang bermanfaat bagi gerakan adalah konsistensi mereka dalam memimpin kampanye isu-isu demokratisasi. Hal ini sekedar dilihat sebagai bagian yang bisa dimanfaatkan, karena dalam praktek kebutuhan mendidik kemajuan politik rakyat, LSM justru lebih sering menjadi hambatan.
MEMBANGUN PERSATUAN RAKYAT SEBAGAI JALAN KELUAR
Kemiskinan dan kesengsaraan telah masak dalam dada dan melahirkan gelombang-gelombang protes rakyat yang tak pernah padam. Demonstrasi menuntut peningkatan kesejahteraan, menolak kenaikan BBM, penegakan HAM, Anti militerisme dsb, adalah bukti seterang-terangnya bahwa penduduk adat kami dan seluruh rakyat negeri ini menghendaki “PERUBAHAN NASIB KE ARAH YANG LEBIH BAIK, LEBIH SEJAHTERA, LEBIH ADIL, LEBIH MODERN, DAN LEBIH DEMOKRATIS “. Persoalan ini membutuhkan jawaban pemerintahan dan karakter kekuasaan yang seperti apa yang harus diperjuangkan/diwujudkan, dan bagaimana cara memperjuangkannya sebagai jalan keluarnya. Sehingga “perubahan” adalah yang sebenar-benarnya perubahan nasib rakyat ke arah yang lebih baik. Bukan praktek “perubahan” model SBY yang hendak membawa penduduk adat kami beserta seluruh rakyat negeri menjadi koloni bersama dari negeri-negeri imperialis, yang hendak menghantarkan seluruh rakyat untuk menjadi sapi perahan kaum imperialis, konglomerat korup, dan penguasa nasional dan lokal yang menjadi kaki tangannya.
Bagi kami; FNMPP (Front Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua), syarat utama ketulusan hati dan niat baik dalam segala perjuangan adalah untuk melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain, yaitu berbicara dengan kejelasan mutlak, seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, tanpa rasa takut-takut. Kami mempunyai kewajiban untuk harus menyatakan ide-ide/gagasan-gagasan kami dengan berani, mendefinisikan prinsip dan mengekspresikan niat kami sehingga tidak ada yang tertipu, “baik kawan maupun lawan”. FNMPP, sebagai organisasi kaum muda, selalu menyatakan pikiran dan prinsip kami seterang mungkin .bagi kami, PRESIDEN SBY TELAH MEMBOHONGI PENDUDUK ADAT KAMI BESERTA SELURUH RAKYAT NEGERI INI. Jika pemerintah bilang peningkatan kesejahteraan, yang nampak adalah hiperinflasi/melonjaknya harga-harga barang. Jika pemerintah bilang terjadi pertumbuhan ekonomi, yang nampak adalah angka pengagguran yang semakin tinggi, angka kemiskinan dan kematian yang semakin tinggi, dan anjloknya semua indikator ekonomi. Jika pemerintah bilang menegakkan demokrasi yang nampak adalah pembunuhan, penangkapan, penambahan pasukan, memperbanyak markas. Jika pemerintah bilang mempertahankan kedaulatan (nasionalisme sempit), yang nampak adalah obralan murah aset-aset negara. Jika ia bilang selalu jujur yang nampak adalah manipulasi media massa, khususnya media elektronik, di mana kebohongan tersaji begitu kasar sampai-sampai ia mengejutkan dan memancing tawa bukannya amarah. Adalah omong kosong mengharapkan kemajuan ekonomi rakyat Papua tanpa adanya kebebasan politik/ demokratisasi. Dari pemerintah kami cuma bisa harapkan kebohongan, pengkhianatan, dan penipuan. Kebebasan, demokrasi, dan keadilan cuma bisa di bangun oleh kita (rakyat) sendiri, tak seorangpun bakal memberikannya kepada kita. Tidaklah mungkin mengharapkan perubahan datang dari pemerintahan yang bermental budak, pengecut, dan korup. Tidaklah mungkin juga mengharapkan perubahan dengan berjuang dari dalam sistem pemerintahan -seperti omong kosong yang selama ini kami dengar-, dengan mengharapkan perubahan dari dalam sistem, sama dengan mengharapkan bahwa suatu ketika para penguasa akan sadar dengan sendirinya. Hal ini sangat tidak mungkin karena karakter dan watak penguasanya serta sistemnya sangat bertentangan dengan kehendak dan kepentingan rakyat.
Perspektif politik kami secara nasional adalah menggulingkan pemerintahan budak/agen/boneka imperialis dan menggantinya dengan Pemerintahan yang unsur-unsur penyusunnya, yang program-programnya, yang sistemnya adalah untuk kepentingan Rakyat, pemerintahan yang benar-benar konsekuen anti neoliberal dan gigih melawan imperialis dan beserta kakitangan/budak/agennya. Dalam hal ini kami harus pertegas, bahwa menurut kami apa yang sekarang menimpa Penduduk adat kami juga di alami oleh seluruh rakyat negeri ini, dan yang terpenting bagi kami adalah penduduk adat kami ditindas oleh pemerintahan nasional yang sama, inilah yang menjadi dasar kami untuk harus bersama-sama dengan seluruh rakyat negeri ini menggulingkan pemerintahan budak negeri ini.
Program FNMPP Secara nasional ADALAH Pembentukan Pemerintahan Alternatif yang kami sebut dengan Pemerintahan Persatuan Rakyat Demokratik. Akan tetapi pembentukan pemerintahan Alternatif membutuhkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya kesadaran yang meluas dikalangan massa rakyat sehingga mendapatkan basis dukungannya. Tugas untuk memajukan kesadaran politik massa rakyat lebih mudah dijalankan bila ruang demokrasi terbuka, sehingga akan lebih mudah bagi rakyat untuk mengorganisir diri. Walaupun situasi saat ini lebih terbuka dibandingkan dengan masa Ordebaru, akan tetapi sedikit demi sedikit kebebasan itu diambil oleh penguasa. Oleh karena itu perjuangan terus menerus untuk lebih membuka ruang demokrasi dan menjaganya adalah tuntutan mutlak bagi gerakan demokratik.
Pemerintahan SBY-Kalla adalah pemerintahan militeris-neoliberal sebagai kelanjutan dari pemerintahan Mega-Hamzah. Pemerintahan ini dibentuk melalui mekanisme demokrasi yang mendapatkan legitimasi formal dari rakyat dengan pemilihan umum langsung. Legitimasi ini disertai dengan harapan akan perubahan, yang menurut rakyat, mungkin dapat dilakukan oleh rejim baru ini. Situasi ini yang membuat pemerintahan SBY tetap rentan; ia memiliki legitimasi yang tebal dalam makna formal, namun juga begitu tipis dalam makna yang sebenarnya, karena ketidakmampuannya memenuhi harapan rakyat. Meski bukan hukum yang berlaku dalam segala situasi, transformasi kekuasaan yang disertai harapan dan tindakan politik massa rakyat akan memaksa penguasa untuk memberikan konsesi-konsesi sampai batas kemampuannya.
FNMPP sudah bisa menyimpulkan bahwa konsesi yang mampu diberikan oleh SBY tidak akan banyak dan signifikan jika dibandingkan dengan tuntutan rakyat. Konsesi ekonomi dalam bentuk penyediaan lapangan kerja atau JPS dapat dipastikan sulit dipenuhi karena ketiadaan anggaran. Konsesi politik dalam bentuk pengadilan terhadap sisa-sisa orde baru, pelanggaran HAM akan sulit juga dilakukan. Kemungkinan konsesi politik yang bisa dilakukan adalah pengadilan terhadap koruptor, itupun pasti tidak bisa menyentuh yang kakap dan banyak jumlah kasus yang diangkat tidak akan banyak. Hanya untuk sekedar menenangkan rakyat yang semakin gelisah karena terungkapnya banyak korupsi. Oleh karena itu rakyat harus selalu diitanamkan kesadaran bahwa Pemerintahan SBY-Kalla tidak akan mampu menyelesaikan krisis, maka rakyat harus segera mempersiapkan alternatif penggantinya. Di satu sisi kesimpulan ini dapat memunculkan prasangka dari massa rakyat atau dari para pembela SBY bahwa Partai bersikap apriori terhadap pemerintahan baru, untuk itu harus dibelejeti program-program dari pemerintahan baru yang tidak jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Hal ini penting agar rakyat mulai mengenal watak yang sebenarnya dari pemerintahan ini, sekaligus terus diperkenalkan pada perspektif pemerintahan alternatif. Untuk mengantisipasi ketidakmampuan pemerintahan SBY, maka sejak sekarang rakyat sudah harus menyiapkan alternatifnya sendiri, sebuah pemerintahan yang merupakan persatuan dari kekuatan-kekuatan politik demokratik, dari tingkat nasional sampai ke teritori terkecil. Rakyat harus terus menerus didorong dan dibimbing untuk membangun wadah-wadah/alat-alat untuk memperjuangkan kepentingannya dan bila saatnya tiba disatukan dalam dewan-dewan rakyat sebagai manifestasi Pemerintahan Persatuan Rakyat Demokratik.
Program FNMP Untuk rakyat Papua Adalah Pembentukan Front Persatuan Rakyat Papua. Hal ini berdasarkan kondisi obyektif dimana tuntutan referendum dan tuntutan persatuan organisasi gerakan /rakyat sudah begitu menguat akan tetapi sampai dengan sekarang tidak ada satupun organisasi gerakan Papua yang mampu menawarkan konsep persatuan yang jelas. Perlu kami jelaskan bahwa penduduk adat kami memiliki sejarah perkembangan masyarakat dan sejarah politik integrasi yang berbeda dengan wilayah lain di negeri ini. Itulah yang menjadikan dasar iman nasionalisme penduduk adat kami terhadap persatuan dan kesatuan wilayah negeri ini tipis, dan semakin tipis ketika praktek-praktek eksploitasi disertai dengan pembunuhan yang terus-menerus berlangsung di tanah kami.
Front Persatuan Rakyat Papua yang kami maksud adalah salah satu wadah kongkret dari bentuk persatuan yang kami harapkan. Dimana front tersebut sesungguhnya adalah embrio dari sebuah pemerintahan transisi menuju pemerintahan paska referendum yang mempunyai tugas untuk membentuk pemerintahan rakyat sesungguhnya. Tidaklah mungkin dalam hukum politik, terbentuk sebuah pemerintahan negara yang sah tanpa adanya pembentukan sebuah pemerintahan transisi terlebih dahulu. Disatu sisi Front Persatuan Rakyat Papua sekaligus menjadi alat untuk melatih rakyat dalam memerintah dirinya sendiri sekaligus menjadi parameter sejauh/sekuat mana persatuan rakyat Papua yang sudah terbentuk. Semakin besar dan meluasnya unsur –unsur yang terlibat dalam Front Persatuan Rakyat Papua semakin jelas pula ukuran persatuan rakyat Papua –tanpa adanya persatuan rakyat Papua tidak mungkin perjuangan akan berhasil-
Front Prsatuan Rakyat Papua adalah pemerintahan transisi, pemerintahan rakyat/pemerintahan tandingan/pemerintahan local yang menjadi bagian dari cikal bakalnya/embrio Pemerintahan Persatuan Rakyat Demokratik Nasional di seluruh negeri ini sekaligus juga embrio bagi Pemerintahan Nasional Rakyat Papua Kedepan , MAKA sejak cikal bakalnya yaitu organisasi-organisasi rakyat tingkat kota yang dipersatuakan dalam Front-front demokratik tingkatan kota maupun wilayah , harus terus menerus di sempurnakan oleh demokrasi. Organisasi rakyat itu harus merupakan perangkat/alat untuk membuka ruang demokratik, ruang yang memungkinkan mempropagandakan program-program mendesak rakyat dan yang memungkinkan kita untuk lebih mudah membagun kekuatan rakyat. Tanpa adanya ruang demokrasi dan terbagunnya kekuatan rakyat semua harapan kita akan perjuangan selanjutnya hanya akan menjadi khayalan menjelang tidur dan makin tak berarti.
Sejak sekarang rakyat harus belajar membangun struktur pemerintahannya dan belajar memerintah dirinya sendiri. Untuk maksud itu, maka organisasi-organisasi yang menjadi dasar/basis bagi terbentuknya pemerintahan tersebut rakyat harus segera dibangun untuk rakyat dapat melatih dirinya sendiri, dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya sendiri. Wadah berfungsi untuk kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif rakyat. menanamkan kepercayaan akan kekuatan sendiri, sebagai perombak struktur kekuasaan yang lama dan pembangunan struktur kekuasaan yang baru.
Rakyat Harus setiap hari dilibatkan dalam persoalan-persoalan ekonomi politik yang aktual, demokrasi rakyat bukan demokrasi yang menempatkan rakyat dalam posisi pasif. Karena system yang demokratik mensyaratkan semaksimal mungkin partisipasi rakyat, sehingga terjadi fungsi kontrol yang kuat dalam setiap mengeluarkan dan melaksanakan kebijakan. Sehingga harapan rakyat tidak mudah untuk di selewengkan. Dengan membiarkan rakyat Pasif sama dengan memberikan Kesadaran yang paling berbahaya bagi perkembangan kebudayaan dan peradaban umat manusia adalah : tak bisa melawan, tak bisa membangun cita-citanya atau tak bisa berusaha.
Kedaulatan rakyat benar-benar terwujud bila rakyat secara korektif, kritis dan aktif turut serta dalam urusan-urusan pengelolaan kekuasaan negara, tidak dalam mekanisme siklus 5 tahunan saja sebagaimana anjuran dari elit-elit politik, akan tetapi dalam kehidupan ekonomi dan politik sehari-hari yang aktual. Praktek yang dikenal rakyat selama ini selesai masuk bilik suara rakyat kemudian diklaim menjadi milik “wakil”nya Di DPR, DPD, Presiden dan wakilnya,oleh partai politik. Menjadi jelas bahwa demokrasinya rakyat bukan demokrasi yang menempatkan rakyat dalam posisi pasif.
Namun demikian kami sangat menyadari sepenuhnya bahwa harus ada batasan yang jelas secara programatik bagi unsur-unsur yang tergabung dalam Front persatuan Rakyat Papua. Hal ini sangatlah untuk memberikan watak dan karakter perjuangan dari front Persatuan yang nantinya juga memberi basis bagi watak dan karakter pemerintahan transisi dan lebih jauh lagi adalah pemerintahan rakyat Papua paska referendum.
Program-program yang kami maksud adalah program perjuangan menentang imperialisme neoliberal secara konsisten: dan yang akan menjalankan program-program mendesak yang berpihak kepada rakyat.
Jalan untuk membangun sebuah kekuasan yang karakternya konsisten mewakili kepentingan mayoritas rakyat, kaum pekerja, kaum tani miskin, rakyat miskin perkotaan, yaitu sebuah pemerintah alternative. Ini memang tidak ringan. tak ada gunanya menghibur –hibur diri dengan menyembunyikan beratnya tugas yang akan dihadapi dalam perjuangan rakyat kedepan. Kekuasan dari pemerintah Alternatif tandingan ini harus terus bergerak maju menuju sistem masyarakat yang semakin berkemampuan mensejahterakan rakyat. oleh karena itu front persatuan rakyat ini sebagai kekuasaan dari kelas- kelas tertindas, dan sebagai tahapan perjuangan mutlak yang harus di lewati untuk menuju tahap perjuangan yang lebih maju lagi, yaitu melawan penghisapan bangsa oleh bangsa lain. Konsekuensinya adalah kita harus menentang setiap bentuk imperialisme militer seperti yang terjadi di irak oleh AS, di palestina oleh Israel , di Mindanao oleh pemerintah arroyo, dan imperialisme ekonomi seperti yang dialami oleh mayoritas rakyat negeri- negeri terbelakang. Kerja-kerja solidaritas internasional bagi perjuangan global melawan imperialisme ekonomi dan militer harus dibangun dan diorganisasikan. Solidaritas dan dukungan nyata bagi perjuangan rakyat-rakyat tertindas diseluruh negeri harus selalu menjadi watak dari perjuangan rakyat Papua dan rakyat seluruh negeri ini.
Pemerintahan transisi yaitu front Persatuan rakyat Papua ,selain harus melawan imperialisme dengan segala bentuk dan tangan-tangannya, juga harus mampu menjawab persoalan mendesak rakyat. Program–program kesejahteraan rakyat antara lain: penolakan privatisasi, pemberian subsidi- subsidi pokok bahkan harus digratiskan (pendidikan dan kesehatan gratis, perumahan gratis), penghentian liberalisasi perdagangan ,menaikan pendapatan buruh dengan lebih layak ,penciptaan lapangan pekerjaan bagi penganguran oleh pemerintah . juga membantu pengelolaan dan manajemen produksi yang lebih modern dan menjamin distribusi hasil produksi kaum tani, modal dan teknologi modern murah bagi kaum tani dipedesaan. mampu menyelesaikan secara adil yang mengutamakan kepentingan kaum tani/adat dalam sengketa-sengketa agrarian/perampasan tanah. Program-program inilah yang mampu menjamin agar rakyat bisa keluar dari krisis yang sudah akut ini.program-program politik mendesak ini juga harus menjadi watak dari politik front persatuan.
Program-program mendesak dibidang politik adalah bagaimana mongorganisasi kekuasaan negara ke tangan kelas-kelas tertindas baik kemungkinannya secara ekstra parlemen, parlemen, maupun kombinasi diantara keduanya. Program ini juga bermakna perombakan secara radikal sistim birokrasi lama yang korup, menangkap, memenjarakan dan menyita harta para koruptor, memenjarakan para penjahat HAM dan kemanusiaan, serta yang tanpa ampun dan konsisten melawan dan menghapuskan segala bentuk militerisme , pemberian hak-hak istemewa kepada golongan militer. Militer harus benar-benar didudukan sebagai alat pemerintah yang tunduk pada kepentingan–kepentingan sipil. Sedangkan dalam sistem pemilihan wakil- wakil rakyat juga berbeda dengan sistem pemilu yang sudah dikenal saat ini, yang terbukti hanya membohongi rakyat. Mekanisme pemilihan perwakilan dari kekuasaan rakyat tidaklah berbasiskan partai politik, tapi berbasikan individu-individu, atau sistem distrik murni. Pencalonan kandidat-kandidat perwakilannya berbasis kepercayaan yang diberikan oleh basis- basis rakyat, dari setiap jenjang, mulai dari RT hingga nasional. Setiap individu yang terpilih untuk duduk dalam lembaga perwakilan bisa di recall setiap saat oleh pemilihnya jika menyelewengkan program, dsb, tanpa perlu menunggu sebuah periode pemilihan tertentu yang formal (misalnya harus menunggu 5 tahun,dsb). Jadi mekanisme recall bukan hak istimewa milik partai politik seperti yang selama ini berlangsung.
Perbedaan fundamentalnya dengan demokrasi elektoral yang selama ini berlangsung, wakil-wakil rakyat di legestatif, eksekutif bisa diganti kapanpun oleh rakyat jika terbukti menyeleweng. Perbedaan lainnya hak-hak rakyat tidak diambil legetimasinya melalui monopoli oleh partai politik dan oleh kekuatan elit manapun yang akan terjadi dalam mementum pilkada (pemilihan daerah) nya pemerintahn SBY-kalla . Dimana calonnya diseleksi ditentukan dan dimonopoli oleh partai politik bukan oleh rakyat sendiri. Demokrasi rakyat, demokrasinya Pemerintahan front persatuan rakyat Papua dan pemerintahan persatuan demokratik rakyat. Sehingga demokrasi, merupakan panji-panji perjuangan yang dapat memastikan jalan keluar bagi rakyat.
Keberadaan sistem birokrasi dibentuk, dirubah, diganti sesuai dengan kebutuhan yang diputuskan oleh semacam dewan kekuasan rakyat atau apapun namanya yang dipilih oleh rakyat tersebut. Gaji atau pendapatan seseorang yang menduduki jabatan birokrasi tidak lebih dari gaji atau pendapatan seorang buruh trampil. Jika kedudukan sebagai birokrat tertentu membutuhkan ketrampilan yang tinggi, padahal tenaga kerja yang seperti itu belum meluas, paling Cuma tergaji atau pendapatannya tidak lebih dari dua atau tiga kali gaji atau pendapatan seorang buruh trampil dalam sebuah industri. Sehingga keberadaan birokrasi tidak menjadi eksklusif , dan tidak menjadi kelas tersendiri yang diistimewakan dalam masyarakat, karena birokrasi yang menjadi kelas tersendiri dengan hak-hak istimewa sehubungan dengan kedudukan birokratnya menjadi sumber dari segala korupsi dan in efisiensi penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik. Seseorang yang menduduki jabatan birokrasi tertentu juga bisa di recall setiap saat, jika memang fungsi kerjanya tidak dibutuhkan lagi atau karena melakukan penyelewengan dan lain sebagainya. Seluruhnya akan diatur oleh dewan kekuasaan rakyat yang terbentuk disetiap teritorial. Hal yang sama berlaku sampai ke sistem peradilannya, dimana seluruh aparaturnya merupakan orang-orang yang dipilih dan dipercaya oleh rakyat, dan dapat diganti sewaktu-waktu. Inilah jalan keluar bagi rakyat Papua dan rakyat indonesia.
KONSOLIDASI INTERNAL
KONGRES
FRONT NASIONAL MAHASISWA dan PEMUDA PAPUA
Salam Pembebasan…………………..,
Hormat bagi para leluhur negeri kami………………,
Hormat bagi Para Pejuang Papua…………………….
Hormat bagi Generasi Pemilik Masa depan Bangsa Papua………………..
Semangat Kongres ini dimulai dari penilaian kader dan organisasi kota yang berdialetika dengan kerja dan kondisi organasasi maupun wacana yang berkembang di rakyat papua dan komponen-komponen perjuangan papua lainnya. Kongres ini dilandasi untuk memperbaiki dan memantapkan kerja organisasi tetapi juga untuk mensolidkan kader yang ada serta mendorong maju gerakan papua ke tingkat yang lebih maju yakni terbentuknya persatuan diantara sesama komponen perjuangan rakyat papua.
Kongres ini telah dicetuskan sejak tahun 2004 dengan membentuk panitia nasional, bahkan muncul panitia-panitia local. Sepanjang tiga tahun lamanya kerja menuju kongres dilakukan dan pada saat ini kita bisa bertemu untuk melaangsungkan kongres.
Kawan-kawan seperjuangan perlu diketahui bahwa kongres ini sebenarnya ingin dilakukan bukan hanya sekedar FNMP semata tetapi juga untuk semua elemen perjuanngan dari Mahasiswa maupun Pemuda. Kenapa ini harus dilakukan karena sesungguhnya diluar FNMP diluar tempat ini telah terjadi wacana persatuan dan semangat bersatu untuk berjuang bersama, tetapi jauh lebih penting adalah untuk mendobrak kebekuan perjuangan yang telah berkobar dan demi mencapai tujuan dari cita-cita rakyat Papua Barat.
Ya….kita telah sadar bukan sekedar individu atau kader yang ada tetapi juga organisasi kami telah siap untuk mengusung konsolidasi persatuan. Walaupun demikian semangat ini belum mampu mewujudkan cita-cita persatuan, itu bukanlah kelemahan ataupun kekalahan karna kami, kita semua telah melakukan kerja-kerja persatuan baik secara pikiran, wacana maupun konsolidasi-konsilidasi yang telah kawan-kawan sendiri laksanakan. Ini menunjukan semangat kita bersama dan semakin meyakinkan kita bahwa kedepan kita akan lebih giat lagi untuk mendorong persatuan papua bukan saja untuk mahasiswa dan pemuda tetapi untuk semua elemen perjuangan, sekali lagi untuk semua elemen perjuangan papua.
Kita perlu berbangga bahwa kita bisa kumpul disini untuk melaksanakan kongres,kongres untuk menentukan nasib organisasi ini tetapi juga untuk bangsa kita Bangsa Papua. Ini adalah tanda bahwa kita mulai menapak dan terus menanjak menuju puncak dari cita-cita besar rakyat kita, Rakyat Papua. Dan disini telah hadir Duta-duta Bangsa, duta-duta Organ, dan Duta-Duta kota dari berbagai tempat seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Salatiga, Denpasar, Makasar, Manado, Sorong, Fak-fak, Raja Ampat, Manokwari,Wasior, Nabire, Jayapura dan Wamena. Ada 15 kota yang berkumpul di Kongres yang Mulia ini dan Jumlah Duta yang ada dalam Kongres Ini adalah 38 orang. Sebenarnya masih banyak Duta-duta lain yang ingin hadir di kongres ini tapi mereka belum sempat sehingga Kita adalah orang-orang yang beruntung di KOngres Ini dan ke depan tugas kita adalah menjelaskan dan mensosilisasikan apa yang terjadi dalam kongres ini kepada semua orang yang ada diluar sana. Agar kedepan Cita-cita rakyat Papua dapat tercapai.
Kongres ini dilaksanakan di tempat ini Karena kerja keras kawan-kawan semua dan ini adalah langkah-langkah militant untuk menentukan konsep, fondasi dan arah perjuangan sehingga kita dapat mengukur kemajuan-kemajuan maupun kemenangan – kemenagan kita untuk mencapai cita-cita Papua yang berdaulaut di muka bumi ini.
Kawan-kawan seperjuangan yang kami banggakan, serta duta-duta yang mulia saatnya kita berjuang karna tifa dan tambur perjuangan telah di tabu maka marilah kita bergerak maju untuk mencapai kemenangan kemenangan yang sedang menanti kita di depan. Kita Pasti Menang ,Rakyat Papua Pasti Memang….. Jayalah Negeri kami Negeri Para leluhur dan Masa Depan Bangsa Papua…………
SORONG 23 SEPTEMBER 2007
PANITIA KONGRES FNMP
Program Kerja organisasi FNMPP
a. Menyiapkan kader
b. Penguatan basis
c. membentuk organ pendukung di basis rakyat :
1. Program jangka pendek pembangunan stuktur :
Sektor sektor
- Mahasiswa Papua di bagi dalam berapa Daerah,
1. Jawa bali jakarta
2.
|
Bentuk Struktur kerja |
Sulawesi makasar menado
3. Jayapura
4. Manokwari
5. Sorong Dan kota kota lain di Papua
- Pemuda di bagi dalam beberapa golongan
1.
|
Bentuk Struktur kerja |
Tukang Parkir
2. Anak Jalanan
3. Penjual koran Dan kota kota lain di Papua
- Sektor petani tradisional di bagi dalam beberapa daerah kota
1. Sorong
|
Bentuk Struktur kerja |
2. Jayapura
3. Manokwari Dan kota kota lain di
Papua
- Sektor buruh Papua di bagi dalam beberapa Daerah
1. Jayapura
2.
|
Bentuk Struktur kerja |
Manokwari
3. Sorong Dan kota-kota lain di Papua
- sektor nelayan papua
1. Sorong
|
Bentuk Struktur kerja |
2. Jayapura
3. Manokwari Dan kota-kota lain di
Papua
2. Program Jangka Menengah
a. Membangun kesadaran hidup bersama bangsa papua dengan meletakan nilai–nilai sejarah dan budaya Papua
b. Meletakan falsafah hidup Bangsa Papua melalui :
– Diskusi
– Lokakarya
– Seminar
3. Program jangka Panjang ( Program Politik )
a. Target persatuan Nasional Papua Barat
Sebagai landasan pemerintahan transisi
b. Membangun Jaringan
– Aliansi
– Jaringan luar negeri
– Jaringan dalam negeri
TAHAPAN-TAHAPAN KERJA
ORGANISASI
- Penyatuan Organ Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Papua
- Mendorong Kongres Nasional Pemuda Papua Barat
- Mendorong Referendum melalui Dialog Internasional
- Mendesak semua komponen Fraksi Perjuangan Papua Barat untuk bersatu.
- Mendorong SISTEM PEMERINTAHAN OPOSISI PAPUA BARAT
KASUS-KASUS HAM:
- MENGKRITISI KEBIJAKAN Undang – Undang Otonomi Khusus NO.21 Tahun 2001
- Mendesak penarikan militer Organik dan Non-organik dari tanah papua.
- Menolak dengan tegas pembangunan vasilitas AIRLUNCH system di Biak.
Penyelesaian seluruh khasus-kasus pelanggaran HAM Papua melalui :.
Membangun hubungan kerja sama dengan pemerintah Daerah, Gereja, Masyarakat Adat, LSM lokal dan Nasional dalam melakukan investigasi Kasus pelaggaran HAM Papua.
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN:
- Mendesak pemeritah untuk membangun Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan sampai di kampung – kampung.
- Membangun hubungan kerja sama antar Pemerintah , LSM, Gereja dan Masyarakat Papua dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam bentuk seminar, pelatihan, lokakarya dan seterusnya..
- Mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk melalukan penanganan kasus HIV/AIDS di tanah Papua.
SOSIAL BUDAYA:
Pelestarian nilai – nilai budaya Papua dengan melakukan proteksi dan pendidikan adat tentang nilai-nilai luhur setiap suku-suku yang menjadi landasan untuk pendidikan lokal dalam setiap kurikulum pendidikan di tanah Papua
EKONOMI KERAKYATAN:
- Menolak infestasi asing, yang berdampak langsung terhdap melemahnya sentral ekonomi rakyat. Dengan membentuk organisasi-orgasasi rakyat di setiap kompleks/ sektor/ wilayah sebagai basis ekonomi dan perlawanan.
- Membangun ekonomi rakyat melalui potensi-potensi di setiap daerah baik nelayan, petani, buruh untuk mengatur sistem pasar sehingga menjadi bangsa yang mandiri
- Dengan kekuatan rakyat Mendesak pemerintah untuk lebih serius meningkatkan ekonomi kerakyatan sesui dengan mata pencaharian.
LINGKUNGAN HIDUP:
- Menolak swastanisasi tanah adat.
- Mendorong masyarakat adat supaya melakukan proteksi terhadap tanah-tanah rakyat.
- Membangun hubungan kerja sama dengan pemerintah Daerah, Gereja, Masyarakat Adat, LSM Lokal dan Nasional dalam melakukan investigasi Kasus-kasus lingkungan hidup (ilegal loging, ilegal fising dan illegal mining) di tanah Papua
Pengesahan:
Nama Orgasisasi yang Semula
Front Nasional Mahasiswa Papua (FNMP)
di rubah menjadi
Front Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua (FNMPP)
Kepengurusan
Dewan Pimpinan Pusat
Front Nasional Mahasiswa dan Pemuda
periode 2007 – 2009
Ketua Umum
Zakarias Horotta
Sekretaris Jenderal
Elias Weah
FRONT NASIONAL MAHASISWA PAPUA (FNMPP) 