Organisasi Mahasiswa Papua Cenderung Terjuni Politik Praktis

Manokwari – Syahruddin Makki, mantan aktivis mahasiswa UNIPA diawal 90-an yang kini tercatat sebagai anggota DPRD Papua Barat mengakui, telah terjadi pergeseran orientasi politik mahasiswa dari politik moral ke politik praktis.
Baginya hal ini berlaku tak hanya disentra pergerakan mahasiswa di Jakarta, Bandung, Makassar, namun orientasi politik semacam itu juga mulai merambah aktivis mahasiswa di Manokwari. ”Seharusnya mahasiswa hanya memainkan fungsi kontrol sosial. Jadi tak ideal jika ada organisasi atau aktivis mahasiswa yang baik secara langsung maupun tidak berafliasi ke kepentingan politik tertentu,” kata Makki saat di temui Cahaya Papua, Sabtu (17/11)
Dalam konteks politik lanjut Makki, mahasiswa seharusnya berperan sebagai kekuatan moral (Moral Force), bukan malah berorientasi pada kekuasaan politik praktis. Makanya ia menegaskan, ukuran organisasi mahasiswa dan pergerakan mahasiswa dalam bingkai gerakan moral hanya ditentukan oleh independensinya. ”Kalau berafliasi ke parpol tertentu, jelas tak bisa disebut independen. Kalau tidak independen jelas bukan kekuatan moral,” tandas pengusaha ini.
Faktanya, tak dapat dipungkiri jika hal yang dibahasakan Makki tersebut terjadi di Manokwari, banyak kali kegiatan parpol tertentu dihadiri mahasiswa dari organisasi mahasiswa tertentu, misalnya PKS yang selalu setali tiga uang dengan KAMMI. ”Kalaupun aktivisnya mengelak itu hanya alasan pembenar saja, tapi faktanya memang seperti itu,” tandas Dina, M.L, Direktur Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) Manokwari.
Dina menafsirkan independensi mahasiswa menjadi 2 bagian, pertama independensi etis dan kedua independensi organisatoris. “Independensi etis maksudnya mahasiswa hanya berorientasi pada kebenaran, ini turunan dari watak mahasiswa yang merdeka dan radikal, dan hanya tunduk pada hati nuraninya. Sementara independensi organisatoris maksudnya organ mahasiswa tidak boleh menjadi underbouw dari partai atau kepentingan politik manapun, ini turunan dari independensi etis,” sebutnya. Ia menyebut lembaga yang ia pimpin tunduk pada dua doktrin ini.
Menjelang pemilu 2009, tarikan politik terhadap organisasi kemahasiswaan memang besar, bukan hanya karena mereka memiliki massa yang riil. Namun di satu sisi memiliki sumber daya yang mumpuni dalam menggerakkan masyarakat.
Mestinya Jadi Cermin
Idealkah ? ‘Forum Kota’, organisasi paling revolusioner di Jakarta di masa – masa reformasi, akhirnya “habis” setelah partai yang mereka sokong (PRD) keok di pemilu 1999. CGMI organisasi mahasiswa PKI di era 60-an juga keok setelah PKI rontok pasca tumbangnya rezim orde lama.
Menurut Dina, pengalaman tersebut mestinya menjadi cermin bagi organisasi dan aktivis mahasiswa yang berafliasi ke parpol bahwa interdependensi justru menjadi bumerang bagi eksistensi lembaga (organisasi ) kemahasiswaan.
Sayangnya, menjelang pemilu 2009 beberapa partai politik bahkan melembagakan kepentingan politiknya hingga ke kampus, sebut saja Partai Bintang Reformasi (PBR) yang sekarang membentuk Kesatuan Aksi lintas Mahasiswa (KALAM). ”Organisasi semacam itu tidak akan bertahan lama,” tandas Dina, Sabtu (17/11).
Menurut wanita ini, banyak juga pihak yang menafsirkan jika independensi bukan berarti tidak berpihak. ”Justru independensi mahasiswa berarti keberpihakan total pada kebenaran, atau misalnya bagi rakyat yang tertindas,” katanya. Ia juga menyerukan pentinganya menolak politisasi kampus. (MAKOTO GIRLS)
Iklan